SUMBAWA, infoaktualnews.com –Persoalan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tuai sorotan publik terkait pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat di Tanah Samawa ini, atas hal itu, DPRD Kabupaten Sumbawa memanggil semua pihak terkait pelayanan kesehatan dan UHF di Daerah ini. Senin (24/6).
Dalam hearing tersebut, langsung dipimpin Wakil Ketua III DPRD Nanang Nasiruddin, Pimpinan dan Anggota Komisi IV dan beberapa anggota komisi lainnya dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Junaedi S.Si, M.Si APt, BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Yuni Ilmi Kurniati S.STP M.Si., Kepala Dinas Sosial Abu Bakar S.Sos, BKAD Kabupaten Sumbawa, Manajemen RSUD Kabupaten Sumbawa dan 26 KUPT Puskesmas Se- Kabupaten Sumbawa
Nanang Nasiruddin menyampaikan bahwa rapat digelar merespon kondisi terkini dunia kesehatan yang disorot publik terutama terhadap pemanfaatan program UHC maupun Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa hal penting disampaikan Anggota DPRD diantaranya adalah Pelayanan Kesehatan harus diutamakan.
Ditegaskan Nanang akrab disapa Politisi PKS ini, sangat disayangkan pelayanan pihak RSUD diberikan ke Pasien tidak sesuai dengan regulasi Yang ada.
“Kami berharap agar hal seperti itu tidak terulang kembali lagi di RSUD, terutama dalam hal pelayanan kesehatan,” pungkasnya
Hal senada juga dikatakan Hamzah Politisi Gerindra, Pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD harus diutamakan, sementara masalah administrasi dapat diselesaikan belakangan.
“Kenapa demikian, hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya masalah yang pernah muncul di media sempat viral keluarga pasien yang mengeluhkan pelayanan di RSUD Sumbawa,” ucap Hamzah.
Hal senada juga ditegaskan, Anggota Komisi IV Ahmadul Kusasi SH bahwa UHC mencakup semua lapisan Masyarakat.
“Program Universal Health Coverage (UHC) di Sumbawa telah mencapai 97 persen. Sehingga semua lapisan masyarakat dapat tercakup dalam program ini,” ucap dia.
Tentunya, ditekankannya terkait Pelayanan Administrasi harus cepat. Sebab sebut dia, puskesmas menjamin urusan administrasi dapat diselesaikan dalam waktu satu kali 24 jam.
“Kami berharap agar dijadikan Prioritas Anggaran untuk Rumah Sakit. Saya sebagai Anggota Komisi IV DPRD dan juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumbawa meminta agar anggaran pembiayaan pembangunan rumah sakit diprioritaskan, terutama untuk pemindahan RSUD Sumbawa ke lokasi yang ada di Sering,” ungkap Madul akrab disapa politisi senior Golkar ini.
Dan terpenting sambung dia, pelayanan kesehatan untuk semua pasien baik yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun BPJS, harus dilayani tanpa diskriminasi. pinta Madul
Sementara itu, ketua Komisi IV Ismail Mustaram tegaskan, bagi pasien tidak mampu yang menggunakan BPJS mandiri, Pemda akan mengganti dengan BPJS yang ditanggung pemerintah.
“Kenapa demikian, sebab kondisi orang dapat berubah sewaktu-waktu dulu mampu dan kaya bisa saja menjadi lemah dan miskin sehingga pemerintah daerah hadir untuk membantu rakyatnya,” tandasnya
Dari pertemuan ini, semua untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumbawa dan memastikan bahwa semua kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi. tutupnya (IA)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
