SUMBAWA, infoaktualnews.com – Fraksi Partai Demokrat memberikan sejumlah catatan penting dalam pemandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Rabu 31 Juli 2024
Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syamsul Fikri AR SAg M.Ai. Hadir dari Pemda Sumbawa Asisten I Setda Drs. Irawan Subekti bersama Forkopimda Sumbawa dan kepala OPD, Camat Lurah dan Kepala Desa.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa meminta penjelasan Bupati terkait anggaran belanja pada rancangan perubahan APBD tahun 2024 agar berpihak ke layanan Dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan lainnya yang menyentuh langsung ke Masyarakat. Dan terkait standar layanan minimal SPM agar pemda memastikan anggaran mencukupi untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan dalam berbagai sektor pelayanan publik.
“Kami meminta untuk memprioritaskan program skala nasional yang menjadi program prioritas menjadi tanggung jawab pemda,” pinta Juru Bicara F-Demokrat Sri sapaan akrabnya.
Lanjutnya, ia meminta agar pemda juga meminta pembangunan di sejumlah OPD bisa disesuaikan dengan mengingat dana tersedia serta waktu yang tersisa. Masih kata Bace, PAD disesuaikan alokasi belanja wajib agar terpenuhi. Dan bilamana ada kebijakan baru yang berdampak pada belanja wajib maka dilakukan penyesuaian anggaran yang diperlukan, evaluasi kinerja sangat perlu dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran wajib untuk mengidentifikasi potensi efesiensi dan efektivitas.
Kemudian transparansi dan akuntabilitas terang Sri, wajib dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran belanja wajib dan dilakukan audit secara berkala untuk memastikan pengelolaan belanja wajib sesuai dengan peraturan Undang-undang. Dan memastikan kordinasi yang baik dalam pelaksanaan anggaran belanja wajib dengan selalu menjaga sinkronisasi antara kebijakan, dinamika ekonomi dan sosial dengan pemerintah pusat. Karena itu, pemda terus meningkat kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar belanja wajib dikelola secara efektif dan efesien. bebernya.
“Kami juga mempertanyakan terkait pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp 36,67 Milyar. Dimana penyertaan modal awal ke BUMD “Perumdam Batulanteh” awal sebesar Rp 35,09 Milyar lalu ditambah Rp 1,57 Milyar, artinya perlu menjadi catatan penting sejauh mana penggunaan anggarannya,” tegas Sri
Untuk itu, Fraksi Demokrat pertama berharap agar APBD-P tahun 2024 menjadi matai rantai APBD tahun sebelumnya yang meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur, tata kelola ruangan yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian dan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta sistim birokrasi yang melayani. Kedua pemda harus memperhatikan PJU sepanjang jalan Bay Pas dari simpangan Karaci sampai simpangan sering lampu jalan semua sudah mati sehingga jalan wilayah tersebut gelap yang merupakan jalan penyanggah kota sumbawa gelap gulita dan memasang lampu penanda di simpangan dusun pamulung yang terkesan tidak ada masyarakat yang tinggal didalam wilayah dusun tersebut.
“Dan paling penting terkait tunjangan guru honorer terpencil, sejak tahun 2019 lalu yang bertugas di ponpes di pulau medang kecamatan Labuan Badas ataupun daerah terpencil lainnya patut dipertanyakan diberhentikannya oleh pihak Pemda “Bupati Sumbawa). Kami berharap agar pemda bisa memprioritaskan guru honorer daerah terpencil bisa diperhatikan kembali,” pungkasnya (IA)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
